WE Online, Jakarta - Komite Nasional Keuangan Syariah tengah menyiapkan platform guna membangun database nasional zakat Indonesia. Platform tersebut direncanakan dapat digunakan bersama-sama oleh Badan Amil Zakat di seluruh Indonesia dan akan tersambung dengan data Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil).

Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo Soedigno, menyatakan bahwa database tersebut dapat menunjukkan daerah zakat surplus dan daerah defisit zakat. Ventje menargetkan, platform tersebut bisa rampung sebelum akhir tahun ini. Namun, ia masih belum bisa menjelaskan lebih jauh perkara teknis operasi platform tersebut.

"Operatornya sedang kami diskusikan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Jadi kami buat dulu, perkara akan ditaruh di mana, apakah berdiri sendiri atau di BUMN IT, akan didiskusikan," kata dia di Jakarta, Selasa (05/03/2019).

Ia menambahkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun. Adapun persentase penghimpunan terhadap potensi zakat pada 2018 masih sekitar 3,7%, naik 2,3% dari tahun 2016 dan naik 2,8% dari tahun 2017. Setiap tahun, penghimpunan zakat nasional mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%, tapi realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya.

Pada 2016, zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ adalah sebesar Rp5.017,29 miliar dan meningkat menjadi Rp6.224,37 miliar pada 2017. Angka tersebut kembali naik di tahun 2018 menjadi sebesar Rp8.100 miliar.

Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan penyaluran zakat yang efektif dan produktif. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang dihimpun. Pada 2016, zakat yang disalurkan ke masyarakat adalah Rp2.931 miliar, sementara pada 2017 sebesar Rp4.860 miliar.