Yogyakarta, 5 Oktober 2024 - Taufik Hidayat selaku Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pada Studium Generale di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta (5/10). Studium Generale ini mengangkat tema "Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan Global dan Strategi Penguatan SDM" dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa.
Acara ini juga dihadiri oleh Sunardi selaku Wakil Rektor Bidang Akademik UAD, Ishafit selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan UAD, Ahmadi Wibowo Suwarno selaku Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam UAD, serta Riduwan selaku Dosen UAD. Kehadiran para kepala program studi S2 dan S3, serta mahasiswa pascasarjana turut memperkaya diskusi seputar tantangan dan peluang ekonomi syariah.
Wakil Rektor Bidang Akademik UAD, Sunardi, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi dengan KNEKS dalam acara studium generale. Ia juga menegaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah harus dibangun bersama-sama dari berbagai disiplin ilmu.
“Demikian juga dengan ekonomi dan keuangan syariah, jika sekiranya masih ada kekurangan, masih ada yang perlu diperbaiki, maka itulah tugas kita bersama untuk membuat ekonomi syariah lebih baik dan lebih menarik,” ungkap Sunardi.
Taufik Hidayat Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS kemudian memaparkan bahwa kontribusi usaha dan pembiayaan syariah terhadap PDB Nasional mencapai 46,71%, didukung oleh total aset keuangan syariah sebesar Rp2.582,25 triliun pada kuartal IV 2023 dan pencapaian 2 juta sertifikasi halal hingga Agustus 2024. Ekspor produk halal tumbuh rata-rata 10,95% per tahun, dengan nilai US$50,5 miliar pada 2023.
Total aset keuangan syariah pada Juni 2024 mencapai Rp2.756,45 triliun, tumbuh 12,48% YoY, sementara wakaf uang dan ZIS-DSKL masing-masing terkumpul sebesar Rp2,56 triliun dan Rp32,3 triliun. Hingga 2024, 30 provinsi telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Dalam upaya memperkuat kebijakan pengembangan ekonomi syariah, KNEKS sedang menyusun Master Plan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2025-2029 untuk ‘Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Ekonomi Syariah Dunia’ yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional lima tahun ke depan dan sebagai acuan rencana kerja baik di pusat maupun daerah. Selain itu, penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu strategi yang mendukung ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, mulai dari peningkatan peringkat keuangan syariah, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan utama di sektor ekonomi syariah dunia.
Salah satu poin penting lainnya dalam Studium Generale ini adalah pembahasan mengenai peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), termasuk yang telah terbentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Saat pengukuhan KDEKS DIY, Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian KNEKS menekankan pentingnya penguatan ekosistem syariah, inovasi digital, dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam pengembangan ekonomi syariah.
Dalam sesi selanjutnya, Riduwan selaku Dosen UAD menyoroti tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, terutama mengenai pengetahuan masyarakat yang telah berlangsung lama. “Tingkat literasi masih menjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada market share di Indonesia,” katanya menambahkan.
Penulis: Abil Arqom Al Bahri, M Raihan Aulia Firdausi
Redaktur Pelaksana: Ishmah Qurratu'ain