Jakarta, KNEKS - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Bab 1 dan Bab 2 Kajian Harmonisasi Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Kamis (15/7). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wakil Presiden RI untuk mendiskusikan mengenai penyederhanaan nomenklatur Program Studi (Prodi) S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS Dr. Sutan Emir Hidayat dalam sambutannya berharap bahwa FGD ini dapat memperkaya kajian harmonisasi terutama dari pihak Perguruan Tinggi yang mayoritas berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga tujuan kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum AFEBIS H. Ahmad Wira, Ph.D, M.Si, M.Ag juga menyampaikan tujuan dari kepentingan kegiatan kajian harmonisasi ini dilakukan.
“Kepentingan harmonisasi ini pada dasarnya dalam rangka mencapai kemaslahatan mahasiswa untuk mempersiapkan mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja,” ujar Ahmad Wira dalam sambutannya.
Pada kegiatan FGD tersebut, salah satu panelis menjelaskan mengenai tantangan dari beragamnya Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ada di Indonesia.
“Salah satu identifikasi masalah dari kegiatan kajian ini adalah sulitnya membedakan profil lulusan dan standar kompetensi lulusan sebagai dampak dari beragamnya nomenklatur prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada PTKI. Selain itu, terbatasnya jumlah dosen yang memiliki kemampuan integratif terkait penguasaan aspek syariah dan aspek ekonomi/keuangan sekaligus juga menjadi tantangan bagi para perguruan tinggi penyelenggara prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah,” jelas Sudarmawan Samidi selaku panelis dalam kegiatan FGD.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN SATU Tulungagung Dr. Muhammad Aswad, S.Ag., MA juga menyampaikan cukup banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Universitas dari beragamnya nomenklatur yang diselenggarakan.
“Tantangan terbesarnya adalah kami tidak bisa melihat sisi perbedaan antara satu Prodi dan lainnya, bahkan masih terdapatnya Program Studi yang kami selenggarakan ini belum terealisasi, termasuk Program Studi Pariwisata Syariah,” ujar Aswad.
Pasalnya UIN SATU Tulungagung ini merupakan salah satu kampus penyelenggara prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang tergolong beragam. Sebanyak tujuh prodi terkait terselenggara pada kampus tersebut.
“Kami mengapresiasi atas terselenggaranya FGD ini, dikarenakan dapat bisa mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi dalam tantangan pengembangan kurikulum. Harapannya hasil kajian ini dapat memandu penyelenggara prodi di perguruan tinggi,” tutup Aswad.
Penulis: Annissa Permata dan Amirah Hana Mufidatulhaq
Redaktur Pelaksana: Ishmah Qurratu'ain