Acara ini dibuka oleh Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo. Dalam kesempatan ini Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS Taufik Hidayat, memaparkan program KNEKS bersama para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pembangunan infrastruktur nasional.
Adapun narasumber dari BPMB yaitu Mr. Arshad Mohamed Ismail, President Group Chief Executive Officer BPMB dan Mr. Ahmad Nadjme Yusuf, Head Monitoring & Supervision BPMB. Acara ini diikuti oleh 60 peserta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), perbankan syariah, dan perusahaan sekuritas.
Sejak awal pendiriannya di tahun 1973, BPMB diberikan mandat untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang terutama berfokus pada sektor infrastruktur, maritim, minyak dan gas, serta teknologi. Namun, pada tahun 2019, BPMB mengekspansi fokusnya tidak lagi berdasarkan sektor melainkan berdasarkan penilaian dampak yang diberikan suatu proyek kepada masyarakat dan keselarasan dengan inisiatif Pemerintah Malaysia terkait Sustainability, Digitalisation, and Technology.
Untuk itu, BMPB mengadopsi kerangka MIND (Measuring Impact on National Development) untuk memastikan dukungan diberikan kepada proyek-proyek yang memberikan dampak positif dalam jangka pendek sekaligus jangka panjang. Walaupun demikian, financial feasibility (kelayakan finansial) dari proyek juga tetap menjadi faktor penting bagi BPMB dalam menyalurkan pembiayaan. Hingga 31 Desember 2020, portofolio eksposur pembiayaan BPMB didominasi oleh subsektor road/highways, community social & public, dan area development.
BPMB menghimpun dana dalam bentuk deposit dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, penghimpunan dana juga dilakukan dalam bentuk sukuk dan obligasi. Untuk mendukung pembiayaan jangka panjang yang disalurkan, BPMB menjaga rasio pendanaan jangka pendek terhadap jangka panjang sekitar 30:70, dengan proporsi modal yang cukup besar dari pemerintah. Proporsi modal dari pemerintah ini juga memberikan peringkat AAA domestik, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dalam membeli sukuk jangka panjang.
Penyaluran pembiayaan infrastruktur oleh BPMB dilakukan dengan berbagai metode di antaranya equity-based financing atau debt-based financing dengan skema pembiayaan langsung maupun melalui instrumen pasar modal. Beberapa produk yang telah ditawarkan oleh BPMB di antaranya: subordinated financing; quasi-equity financing; tawarruq financing facilities, bai istishna; ijarah (leasing); kafalah (bank guarantee); pembiayaan sindikasi; saham biasa dan preferen; dan sukuk.
Dalam agenda ini, diadakan pula sesi diskusi dengan peserta. Hal ini agar masing-masing peserta dari berbagai institusi terkait dapat lebih detail mengeksplorasi dari pemaparan yang telah disampaikan. Adanya agenda ini dapat meningkatkan pemahaman dan preferensi berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan berbagai skema pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur nasional.
Penulis: Farah Rizky Ariyana
Redaktur Pelaksana: Ishmah Qurratu'ain