Jakarta, KNEKS - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus berupaya mendorong pembiayaan syariah terintegrasi kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS Putu Rahwidhiyasa dalam Indonesia Fintech Summit 2020, Sharia Fintech: Fintech 360, The Future of Sustainable MSMEs Business.
“Kalau pembiayaan terintegrasi ini bisa kita lakukan, Insya Allah itu akan sangat membantu para UMKM kita. Dimana pada ujungnya, mereka akan lebih terjamin dalam pembiayaan atau dalam pendanaan yang dibutuhkan,” ujar Putu.
Peluang UMKM untuk mendapatkan pembiayaan sangatlah besar, mengingat tidak sedikit instansi yang menyediakannya. Selama ini terdapat isu bahwa UMKM belum bisa mendapat pembiayaan dari bank, padahal dari identifikasi yang KNEKS lakukan, sumber pembiayaan bisa didapat dari bank dan nonbank.
Untuk yang dari bank, pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dari bank umum syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Sementara dari nonbank, pelaku UMKM bisa mendapat pembiayaan mikro dari Badan Amil Zakat Nasional, Bada Wakaf Indonesia, Bank Wakaf Mikro.
Selain itu pembiayaan juga bisa didapatkan dari lembaga BUMN dan korporasi lewat CSR-nya. Disisi lain juga ada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Pegadaian.
Dikesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Bank Indonesia (BI) Budi Hanoto mengatakan UMKM mempunyai peran yang penting untuk bangsa. UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap terhadap tenaga kerja.
Karena hal itu, menurutnya, UMKM mesti didukung. Dari survei yang dilakukan BI, ada pandangan negatif bahwa UMKM selalu kekurangan permodalan, kurang akses bahan baku, kapasitasnya masih rendah, tidak kuat bersaing, dan akses pasar juga kurang. Untuk itu, UMKM harus selalu didampingi dan juga diberikan subsidi, lalu diupayakan untuk naik kelas.
BI memiliki program mendukung UMKM lewat digital, yakni UMKM 4.0 yang di dalamnya paling tidak menyangkut tiga hal, yakni e-payment, e-financing, dan e-commerce.
Budi memaparkan, dengan e-payment UMKM didorong untuk bertransaksi secara nontunai. Sementara, e-financing, dengan sinergi lembaga keuangan untuk membangun sistem pembiayaan. “Lalu e-commerce, UMKM kita ajak masuk program-program e-commerce, seperti Shopee, Bukalapak, itu kita manfaatkan kanal-kanal itu.”
Sementara itu, Dewan Penasihat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan para UMKM yang dahulu mempunyai masalah pemodalan, kini terbantu dengan kehadiran fintech. “Ini terakselerasi di tengah-tengah pandemi Covid-19, bahwa mereka (UMKM) bisa mendapatkan akses permodalan melalui metode atau platform yang lain,” kata Sandiaga.
Penulis: Andika & Aldi
Redaktur Pelaksana: Ishmah Qurratu'ain