Sharianews, Bandung ~ Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyampaikan, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 pada 14 Mei 2019.
Kerangka Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 merekomendasikan empat strategi utama untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air.
"Pertama, penguatan rantai nilai halal atau halal value chain (HVC) dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi," jelasnya menegaskan, di Bandung, Jumat (26/4).
Kedua, penguatan sektor keuangan syariah, yang rencana induknya sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia dan disempurnakan daIam rencana induk ini.
Ketiga penguatan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai halal.
Terakhir, yakni pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.
Pembuatan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dilatarbelakangi karena melihat dalam tiga dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik secara global maupun nasional.
Menurut data The State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019, pada tahun 2017 besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia mencapai 2,1 triliun dollar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dollar AS pada tahun 2023.
Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 1,84 miliar orang di tahun 2017, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di tahun 2023. Peningkatan tersebut akan berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan travel halal, serta farmasi dan kosmetik halal.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia belum bisa berperan secara optimal dalam memenuhi permintaan tersebut.
Karenanya, dalam rapat Pleno KNKS pada 5 Februari 2018 lalu, Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 guna menjawab tantangan tersebut, sekaligus menjadi peta jalan dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional.
Bambang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengarah KNKS menjelaskan, sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak, Indonesia menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Namun, sumbangsih dalam memproduksi produk halal dunia masih belum optimal.
"Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui industri halal, diharapkan Indonesia mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global. Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian dan kesejahteraan. Sementara pada tingkat internasional, berupa peningkatan pada peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI)," ungkap Bambang.
Sebelum peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah, KNKS mengadakan pre-launchlng event yang bernama lndonesia Islamic Economy Festival (IIEFest). Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan industri halal di Indonesia kepada masyarakat, sekaligus sebagai bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup halal. (*)