JAKARTA, KNKS - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) membuatkan seminar khusus mengenai pembiayaan infrastruktur secara keuangan islami dengan Asosiasi lembaga pembiayaan pembangunan Negara anggota IsDB (ADFIMI) dalam waktu 3 sesi, Selasa (12/11)
Sesi terakhir ini dihadiri oleh Direktur Investasi dan Kepala Perusahaan Pengembangan Infrastruktur Penasihat Terbatas (IDCOL) Bangladesh, Nazmul Haque, Direktur Eksekutif dan Kepala Manajemen moneter Pusat Keuangan dan Manajemen Perbankan Syariah (CIBFM) Brunei Darussalam, Nurhuaida Fakhriah Damit. Kemudian, Deputi Manager Departemen Perencanaan dan Kualitas, Bank Nasional Omdurman, Sudan, Muawia Awadellah Mosstaffa Alie.
Pembicara pertama dibuka dari negara Bangladesh yang menjelaskan kehadiran pembiayaan infrastruktur Islam di negara beribukota Dhaka tersebut. "Beberapa bank Islam lokal aktif dalam memperluas produk pinjaman Islam untuk proyek infrastruktur. Namun, mereka memiliki keterbatasan kehadiran dalam infrastruktur pembiayaan proyek karena ketidakcocokan asset-Iiability," ujar Nazmul Haque.
Maka dari itu, Islamic Development Bank Group (lsDB Group) juga sangat aktif di Bangladesh mempromosikan mekanisme pembiayaan proyek Islam dengan pendekatan yang dicampur dengan lender konvensional.
Untuk diketahui, Bangladesh membutuhkan investasi lebih dari 300 triliun dolar AS untuk pengembangan infrastruktur. "Kita menggunakan Sukuk sebagai alat pembiayaan infrastruktur jangka panjang, dan itu sangat bermanfaat bagi negara untuk memenuhi permintaan berkelanjutan untuk pendanaan pembangunan," sambung Nazmul.
Sementara bagi negara Sudan, disampaikan oleh Muawia Awadellah, negaranya sudah menggunakan 100 persen keuangan syariah bagi proyek pendanaan infrastruktur yang kecil, namun untuk project besar dikenakan external loan dari bank konvensional. "Sebetulnya kita tidak punya pilihan karena seperti yang Anda tahu Sudan berada di negara perbatasan khususnya juga dalam bidang permodalan. Jadi kami tidak dapat membiayai proyek tersebut. Kita tidak punya pilihan," ungkapnya.
Sedangkan negara Brunei Darussalam yang juga dijuluki negara petro dollar ini menggunakan Sukuk Al Ijarah dalam membiayai proyek infrastruktur. "Kenapa bank sentral menerbitkan sukuk untuk pembiayaan proyek, karena di tahun 2016 kita me-launch nota kesepahaman multilateral mengenai konsultasi dan kerja sama dan pertukaran informasi (IOSCO MMoU) dan terus berlanjut di tahun 2017 dengan menerbitkan pedoman penerapan untuk melaksanakan usaha investasi syariah hingga akhirnya menerbitkan sukuk al ijarah," terang Nurhuaida Fakhriah Damit.
Sebagai informasi, sukuk di negara Brunei ini hanya bisa dibeli hanya dari lokal investor, dan investor di sana juga sangat atraktif. Artinya memang sudah banyak yang berinvestasi melalui sukuk tersebut. Ditambahkan Nurhuaida, beberapa komponen yang penting dalam pembiayaan infrastruktur yaitu dukungan dan komitmen dari puncak manajemen puncak itu menjadi hal yang sangat krusial.
"Proyek kami membawa internal stakeholeder dari awal sehingga setiap orang tahu setiap mulai dari mana dan setiap cara yang dilakukan seperti apa," ujarnya. Terakhir, lanjut Nurhuaida, pastikan proyek infrastruktur ini bisa selesai dengan baik dengan pengembangan ekosistem yang baik pula.
Penulis: Romy Syawal, Avhi Hartoyo
Redaktur Pelaksana: Achmad Iqbal