JAKARTA, KNKS - Dewasa ini, banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka departemen atau program studi ekonomi syariah dan terkait. Namun, kurikulum program studi ekonomi syariah yang ada di Indonesia masih belum ada standar minimal terutama antara perguruan tinggi umum dengan perguruan tinggi berbasis keagamaan Islam.

"Kita akan segera melakukan FGD untuk menstandarisasi kurikulum ekonomi syariah dan itu akan kita lakukan tanggal 30 Agustus ini," ujar Emir disela gelaran Islamic Finance news (IFN) Forum Indonesia, Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (27/8).

Indonesia memang sudah banyak program studi ekonomi syariah tetapi kurikulum mereka banyak yang berbeda. "Harapan kita, minimal kalau bisa 50 persen dari program studi ekonomi syariah yang ada di Indonesia, kurikulumnya dapat memiliki kemiripan 50 persen," imbuh Emir.

Menurut Emir, perbedaan kurikulum tersebut bisa dilihat pada nomenklatur program studi terkait pada Perguruan Tinggi yang ada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Agama, perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan kompetensi lulusan dari tiap Perguruan Tinggi. "Ekonomi syariah di fakultas ini punya skill yang berbeda dengan ekonomi syariah dari fakultas lain padahal gelarnya sama, harusnya gelar yang sama itu menunjukkan sebuah skill dan sikap yang mirip, tapi ini tidak," tutur Emir.

KNKS sebagai lembaga strategis negara mencoba untuk mengumpulkan kurikulum-kurikulum prodi ekonomi syariah dari 10 universitas sebagai percontohan. Kemudian akan dicoba dipetakan dengan kurikulum yang lainnya agar bisa ada standarisasi.

"Nanti kita propose, dan nanti kita diskusikan lebih lanjut, begitu kita sepakat dalam diskusi tersebut, kita akan tanda tangan bersama, kita sepakat menjadi model kurikulum bersama, tapi jika belum, kita adakan lagi FGD kedua," ujarnya.

Penulis: Aldi dan Annissa Permata
Redaktur Pelaksana: Achmad Iqbal