BENER MERIAH, KNKS - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) ingin mendorong pembangunan di Bener Meriah, Aceh, melalui pendekatan instrumen ekonomi dan keuangan syariah.

Direktur Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNKS Ahmad Juwaini mengatakan, guna mendorong pembangunan itu, KNKS ingin mendalami persoalan yang ada di Bener Meriah.

KNKS ingin mendalami Bener Meriah terkait dengan dampak dari Qanun Aceh kepada keuangan syariah, pengelolaan Zakat, wakaf, Keuangan Mikro Syariah, Koperasi Syariah, bank-bank Syariah, badan usaha milik desa, dan sektor industri halal.

“Bila memungkinkan, jika menemukan hal yang cocok dan tepat, KNKS akan menginisiasi Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi salah satu pilot project pengembangan ekonomi syariah di Indonesia,” jelas Juwaini, di Sekretariat Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (27/8).

Pada kunjungan tim KNKS ini, Juwaini menambahkan KNKS mempunyai 10 program utama di tahun 2019 ini, yaitu, Inisiasi Pendirian Perusahaan Investasi Syariah, Penguatan Perbankan Syariah, Takaful World Class Operator,  Pengembangan Jaminan Sosial Syariah, Marketplance Halal, Sistem Pembayaran Digital Syariah, Indonesian Network for Islamic Economic Studies (INIES), Standarisasi dan Integrasi data Zakat Nasional, Gerakan Indonesia Ramah Zakat, dan  Standarisasi Data BMT di Indonesia.

Kunjungan KNKS ini disambut Kepala Bagian Tata Pemerintahan Khairmansyah, yang sekaligus mewakili Plt. Sekretariat daerah.

“Perlu kami sampaikan sebagai gambaran umum, Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 Kecamatan, 232 desa dimana warganya sangat majemuk namun hidup dalam keharmonisan, sesuai dengan visi Kabupaten Bener Meriah, yaitu Bener Meriah Islami, Harmoni, maju dan sejahtera,” tutur Khairmansyah.

Penulis: Aldi & Yodi Izharivan
Redaktur Pelaksana: Achmad Iqbal