Jakarta, KNEKS - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan berbagai program strategis dalam upaya memperkuat inklusi keuangan syariah, salah satunya adalah program Pra-Ekosistem Pesantren Keuangan Syariah (Pra-EPIKS) pada Kamis (6/3).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari agenda School of Syariah yang telah terlaksana pada 5 Maret 2025 yang juga merupakan bagian dari rangkaian Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025. Program ini menyasar komunitas yang memiliki multiplier effect seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dihadiri oleh perwakilan BUMDes dari wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Dalam acara ini turut hadir Eka Jati R. Firmansyah selaku Deputi Direktur KNEKS, Rakyan Gilar Gifarulla selaku Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Tunggak Santosa selaku Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Yogyakarta, Faisal Qosim selaku Direktur Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Arief Rohman dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Muhibbudin Ahmad Al Muqorrobin Analis Divisi Inklusi Keuangan KNEKS.
Hasil Survei SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masing-masing 39,11% dan 12,88%, lebih rendah dari indeks keuangan nasional. Berdasarkan wilayah, indeks literasi dan keuangan syariah masyarakat desa lebih rendah dibanding wilayah perkotaan.
Menanggapi hal ini, Rakyan selaku Deputi Direktur OJK berharap program Pra-EPIKS dan GERAK Syariah pada BUMDes ini dapat mengedukasi masyarakat dan memperluas akses keuangan syariah di desa.
Eka Jati dari KNEKS juga menanggapi bahwa keuangan syariah tidak sekadar berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Tunggak Santosa, Kepala BBPPM Yogyakarta, menegaskan bahwa untuk pembangunan ekonomi desa memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan BUMDes menjadi agen Laku Pandai, UPZ, dan nazhir wakaf sehingga masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan syariah meskipun infrastruktur di wilayah mereka masih terbatas.
Adapun pada sesi materi, Faisal Qosim selaku Direktur Pengumpulan BAZNAS, menyoroti pentingnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola zakat sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku. Zakat yang dikelola secara profesional dapat menjadi solusi dalam mensejahterakan masyarakat.
Sementara itu, Arief Rohman dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjadi nazhir wakaf untuk mengelola harta wakaf dengan lebih produktif. Dengan menjadikan BUMDes menjadi nazhir wakaf maka dapat menjembatani masyarakat sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat lebih optimal.
Terakhir, Muhibbudin Ahmad Al Muqorrobin selaku Analis Divisi Inklusi Keuangan KNEKS, menjelaskan bahwa dengan adanya akses yang memadai terhadap zakat, infak, sedekah. wakaf (ZISWAF) juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Program EPIKS menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di desa. Dengan menjadikan BUMDes sebagai agen keuangan syariah, masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan berbasis syariah, baik dalam bentuk tabungan, pembiayaan, hingga pengelolaan zakat infak, sedekah dan wakaf.
Dukungan kebijakan dan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah ini dapat membuat BUMDes tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi desa, tetapi juga pilar utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Jila Zainab Alghozali
Redaktur Pelaksana: Ishmah Qurratu'ain