Jakarta, 8 Maret 2024 - Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Taufik Hidayat, membuka kegiatan National Halal Fair 2024 di acara Muslim Life Fair pada Jumat (8/3), di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
National Halal Fair merupakan kampanye nasional yang diselenggarakan secara serentak di beberapa provinsi Indonesia selama Bulan Ramadhan 1445 H. Adapun provinsi yang dimaksud antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jambi, Aceh, Kalimantan Utara, dan Jawa Tengah.
Tujuan utama National Halal Fair adalah sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah terutama di kalangan grass root, yaitu masyarakat umum dan juga pegiat UMKM. National Halal Fair juga menjadi sarana untuk mensinergikan agenda Ramadhan daerah guna mendukung literasi ekonomi syariah.
“Harapannya juga dapat meningkatkan image dan visibilitas produk halal sehingga mendukung visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia,” ujar Taufik.
Taufik menyatakan bahwa kegiatan National Halal Fair ini juga tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan literasi dan mengenalkan semangat masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, yang saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat global.
Selanjutnya Taufik mengungkapkan pencapaian luar biasa dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023, Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia dari keseluruhan sektor, yang terdiri dari sektor makanan dan minuman halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, farmasi dan kosmetik halal, fesyen muslim, serta media dan rekreasi ramah Muslim.
Indonesia juga meraih peringkat ke-1 Pariwisata Ramah Muslim Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023. Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 dalam Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Report 2022 dan Indonesia juga berada di peringkat ke-3 berdasarkan Global Islamic Fintech Report Index 2023.
“Perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional juga menunjukkan pertumbuhan yang baik, dimana total ekspor produk halal Indonesia mencapai USD 61,59 miliar di tahun 2022. Di sisi lain, total aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.452,57 trilyun atau 10,81% dari total aset keuangan nasional pada September 2023,” kata Taufik.
Literasi ekonomi syariah di Indonesia juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai angka 28,01% pada tahun 2023. Hal mencerminkan komitmen masyarakat dalam memahami ekonomi syariah. Taufik menekankan perlunya terus mendorong literasi agar mencapai target yang diberikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS, yaitu sebesar 50% pada tahun 2025.
Dengan membuka National Halal Fair 2024 secara resmi, Taufik berharap langkah-langkah ini dapat terus memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkesinambungan bagi Indonesia.
Lampiran
Berikut merupakan rincian dan rencana jadwal pelaksanaan National Halal Fair 2023:
-
DKI Jakarta
-
Muslim Life Fest (Soft Opening) akan dilaksanakan pada 8-10 Maret 2024 di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
-
-
Kalimantan Tengah
-
Kalteng Ramadhan Festival 1445 H akan dilaksanakan pada 11-17 Maret 2024
-
-
Kalimantan Barat
-
Pasar Ramadhan Mujahidin akan dilaksanakan pada 11 Maret - 2 April 2024
-
-
Kalimantan Timur
-
Bazar Syariah akan dilaksanakan pada 11 Maret - 6 April 2024
-
-
Riau
-
Riau Halal Fair akan dilaksanakan pada 12 Maret - 8 April 2024
-
-
Kepulauan Riau
-
KURMA akan dilaksanakan pada 15-24 Maret 2024
-
-
Kalimantan Selatan
-
Kalsel Halal Fair akan dilaksanakan pada 18-23 Maret 2024
-
-
Gorontalo
-
Bazar Ramadhan akan dilaksanakan pada 18 Maret - 5 April 2024
-
-
Jawa Tengah
-
Jateng Halal Vaganza akan dilaksanakan pada 25-27 Maret 2024
-
-
Jambi
-
SERAMBI (Semarak Ekonomi Syariah Jambi) akan dilaksanakan pada 27-31 Maret 2024
-
-
Aceh
-
Aceh Ramadhan Festival akan dilaksanakan pada 28 Maret - 1 April 2024
-
-
Kalimantan Utara
-
Ramadhan KALTARA Fair 2024 akan dilaksanakan pada 1-4 April 2024
-
***
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Inza Putra - Kepala Divisi Promosi dan Kerja Sama Strategis
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Komplek Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda 2 Lantai 17
Jl. Dr Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 13790
Telepon: (021) 80683349 | Email: inza.putra@kneks.go.id | www.kneks.go.id
Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNEKS didirikan tanggal 10 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020. KNEKS dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian, dan Menteri Keuangan menjadi Sekretaris merangkap anggota.
KNEKS didirikan untuk melakukan tugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Dalam melaksanakan tugas, KNEKS menjalankan fungsi Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah; Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah; Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka anggota KNEKS terdiri atas 3 Menteri Koordinator, 7 Menteri, 3 Ketua Lembaga Pemerintah dan 2 Instansi lain, yaitu: Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Umum MUI dan Ketua Umum KADIN.