Jakarta - Dengan wilayah dan penduduk yang sangat banyak, Indonesia seakan menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi berbagai industri, termasuk industri halal. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia bergama Islam. Sayangnya Indonesia belum memanfaatkan potensi yang besar itu. Selama ini Indonesia hanya menjadi pasar karena masyarakatnya yang cenderung konsumtif. Posisi Indonesia dalam industri halal global juga masih berada di posisi 10.
Meski sedikit terlambat, akhirnya pemerintah sadar dan mulai membangun ekonomi syariah. Tahapan awal dengan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Rancangan ini akan menjadi fondasi dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia ke depannya.
Pemerintah menunjukan sikap serius dalam mengembangkan ekonomi syariah. Kemarin pemerintah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Peluncuran MEKSI 2019-2024 ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Lokasi peluncuran dilakukan di Kementerian PPN/Bappenas.
Menurut Jokowi, Indonesia dengan penduduk yang besar dan mayoritas memeluk agama Islam sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi ekonomi syariah yang kuat. Bahkan dia yakin Indonesia bisa menjadi ekonomi syariah terkuat keempat atau kelima di dunia pada 2045.
"Tapi untuk menuju ke sana bukan barang yang mudah. Banyak tantangan dan persoalan besar yang harus diselesaikan," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Pekerjaan yang harus dibenahi adalah ketersediaan infrastruktur yang saat ini masih di angka 43%. Kemudian Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih jadi kendala, serta reformasi birokrasi dan struktural harus dilakukan.
Menurutnya, salah satu kunci untuk mencapai cita-cita itu ada di masyarakat Indonesia sendiri yang merupakan penduduk muslim terbesar dunia. Kuncinya adalah ekonomi syariah.
"Sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan sumber kesejahteraan umat. Ekonomi syariah memiliki potensi besar di tingkat dunia. Seperti disampaikan Menteri Bappenas, tahun 2023 akan mencapai US$ 3 triliun kalau dirupiahkan kurang lebih Rp 45 ribu triliun," tambahnya.
Jokowi menilai industri syariah global memiliki kue yang sangat besar dan menggiurkan. Sayangnya menurut Global Islamic Indicator, pada 2018 Indonesia berada di peringkay ke 10 sebagai negara yang menyelenggarakan ekonomi syariah.
"Masih jauh. Kita masih di belakang Malaysia. Masih di belakang UEA. Masih di belakang Bahrain. Masih di belakang Arab Saudi. Masih di belakang Oman, Qatar, Pakistan, Kuwait. Inilah pekerjaan besar kita bersama sama," tuturnya.
Jokowi percaya ekonomi syariah bisa turut mengentaskan kemiskinan dan melestarikan lingkungan, serta mendorong kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pemerintah telah meluncurkan masterplan untuk membangun ekonomi syariah.
"Masterplan ini menjadi panduan dan akan dimonitor terus progres perkembangannya," kata Jokowi.
Pemerintah, lanjutnya, akan fokus menguatkan rantai nilai halal dengan berorientasi pada sektor makanan minuman, fashion, wisata, media, rekreasi serta farmasi dan kosmetika.
Sebagai pendukungnya, akan diperkuat UMKM dan ekonomi digital di bidang syariah. Dengan begitu diharapkan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen di industri halal global, tapi juga produsen.
"Saya sangat senang sekali dengar saat ini sudah ada market place yang tawarkan produk halal. Saya kira ini menjadi sebuah step untuk kita memanfaatkan produk kita yang sudah banyak. Sehingga kita tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar produk halal global, namun produsen terbesar dari produk halal yang akan masuk ke negara lain," tutupnya.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan MEKSI sendiri merupakan peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya harap MEKSI 2019-2024 ini dapat dijadikan rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia," ujarnya di Gedung Bappenas, Jakarta.
Bambang yang merupakan, Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) 2019-2024 menjelaskan, MEKSI merekomendasikan empat langkah dan strategi utama. Pertama penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor potensial dan berdaya saing tinggi.
Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.
Ketiga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain. Terakhir penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (fintech) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.
Intinya, kata Bambang, pemerintah ingin mengubah Indonesia dari sebelumnya hanya menjadi pasar untuk produk halal menjadi produsen untuk produk dan jasa halal. Upaya itu juga diharapkan bisa ditunjang dari pembiayaan-pembiayaan dari lembaga keuangan syariah seperti bank syariah.
"Jadi yang ingin diubah dari konsumsi ke investasi misalnya. Kalau ingin kurangi konsumsi berarti dorong produksi. Kalau mau produksi berarti dorong investasi," ujarnya.
Reporter : Danang Sugianto - detikFinance
Sumber : https://finance.detik.com/industri/d-4549837/industri-halal-masih-tertinggal-ri-bisa-apa