Jakarta, KNKS - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sedang menggodok skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah. RSUD dr Zainoel Abidin dipilih menjadi pilot project skema KPBU syariah ini.
Direktur Bidang Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Keuangan Syariah KNKS Ronald Rulindo mengatakan, RSUD dr Zainoel Abidin menjadi KPBU Syariah pertama dan akan menerima pembiayaan senilai Rp2,5triliun.
Bila skema KPBU syariah yang tepat sudah ditemukan melalui skema ini, nantinya akan dikembangkan untuk membiayai proyek yang lain.
“Bisa digunakan untuk proyek jalan tol, sama nanti nanti akan ada ibu kota baru juga pakai KPBU, ya, kalau bisa kenapa tidak KPBU syariah sekalian,” sambung Ronald, saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion (FGD) pembahasan KPBU Syariah yang diinisasi KNKS, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (18/9).
Ke depan, KNKS akan mengarahkan lembaga-lembaga lain untuk membiayai KPBU syariah. Tidak hanya perbankan syariah, tapi juga PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan sekuritas syariah, dan beragam opsi lainnya. “Kami memang bertujuan menggejar proyek-proyek pemerintah, terutama KPBU ini dijamin dan dibiayai keuangan syariah,” tambah Ronald.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Zainoel Abidin, Azharuddin menyampaikan dana Rp2,5triliun dari skema KPBU syariah ini akan digunakan untuk membangun enam layanan unggulan, yakni pusat jantung terpadu, pusat otak terpadu, pusat ginjal terpadu, pusat mata terpadu, pusat trauma terpadu, kemudian executive wing, di tambah dengan satu parkir berlantai empat.
Selain itu, akan ada penambahan sekitar 616 tempat tidur baru yang saat ini jumlahnya 738 unit di RSUD dr Zainoel Abidin. Penambahan tempat tidur diperlukan karena jumlahnya masih minim.
Saat ini, dana SKBU syariah sangat diperlukan RSUD dr Zainoel Abidin “RSUD dr Zainoel Abidin adalah rumah sakit rujukan tertinggi untuk Provinsi Aceh, perlu membangun cepat. Skema KPBU syariah adalah yang paling realistis karena itu tingkat kepastiannya juga tinggi. Jika mengandalkan APBN atau APBD, turun dananya bisa sangat lama,” pungkas Azharuddin.
Penulis: Aldiansyah Nurrahman, Achi Hartoyo
Redaktur Pelaksana: Achmad Iqbal